Implikasi Hukum Sengketa Tumpang Tindih antara Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak guna Usaha Studi Kasus: Sengketa antara Hgu PT. Sawit Jaya Makmur dan SHM Masyarakat Desa Pulau Limbung, Kabupaten Kubu Raya
Samuel, Felix Purba (2026) Implikasi Hukum Sengketa Tumpang Tindih antara Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak guna Usaha Studi Kasus: Sengketa antara Hgu PT. Sawit Jaya Makmur dan SHM Masyarakat Desa Pulau Limbung, Kabupaten Kubu Raya. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221012.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1012221012_SAMUEL_FELIX_PURBA)
A1012221012_SAMUEL_FELIX_PURBA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Tumpang tindih hak atas tanah antara Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu permasalahan pertanahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi merugikan para pihak yang bersengketa. Sengketa antara HGU PT. Sawit Jaya Makmur dan SHM masyarakat Desa Pulau Limbung, Kabupaten Kubu Raya, memperlihatkan bahwa kelemahan dalam proses verifikasi dan sinkronisasi data pertanahan dapat mengakibatkan terbitnya dua hak atas objek tanah yang sama, kondisi yang bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yakni memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum pertanahan, serta didukung wawancara dengan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya sebagai data pendukung analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SHM masyarakat Desa Pulau Limbung yang diterbitkan pada tahun 2013 melalui program PRONA dan HGU PT. Sawit Jaya Makmur yang diterbitkan pada tahun 2014 merupakan sertifikat yang sah secara administratif karena diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masanya. Namun, keberadaan dua sertifikat atas objek tanah yang sama menimbulkan sengketa hukum yang berakibat pada pemblokiran administratif terhadap kedua sertifikat sehingga para pihak tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut. Penyelesaian sengketa ditempuh melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian pada awal tahun 2025, meskipun hasilnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara administratif oleh Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem publikasi negatif bertendensi positif yang dianut Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara optimal, sehingga diperlukan peningkatan ketelitian verifikasi data pertanahan dan penguatan koordinasi antar program penerbitan hak atas tanah oleh Kementerian ATR/BPN.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 02 Nov 2026 13:13 | ||||||
| Last Modified: | 02 Nov 2026 13:13 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10102 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
