Analisis Hukum Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau
Dyan, Visca Septriasa (2026) Analisis Hukum Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221147.pdf - Published Version Download (796kB) |
|
|
PDF (A1012221147_DYAN_VISCA_SEPTRIASA)
A1012221147_DYAN_VISCA_SEPTRIASA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Skripsi ini bertujuan: satu, untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau; dua, untuk menganalisis dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Sumber data penelitian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Padi Kayek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan dokumentasi pendukung. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: satu, pelaksanaan program pembangunan di Desa Padi Kayek pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Program pembangunan juga dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) secara partisipatif. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa, kurang telitinya pengelolaan administrasi, serta keterlambatan pelaporan sehingga pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal. Dua, rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, antara lain belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas, kurang efektifnya pelayanan publik, lemahnya koordinasi antar aparatur, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan pemahaman hukum agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 05 Nov 2026 07:11 | ||||||
| Last Modified: | 05 Nov 2026 07:11 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10151 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
