Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Melindungi Kontak Darurat pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Muhammmad, Nugraha Hermawan (2026) Kajian Yuridis Perlindungan Data Pribadi dalam Melindungi Kontak Darurat pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221097.pdf - Published Version

Download (583kB)
[img] PDF (A1011221097_MUHAMMMAD_NUGRAHA_HERMAWAN)
A1011221097_MUHAMMMAD_NUGRAHA_HERMAWAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (898kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penyalahgunaan data kontak darurat dalam layanan financial technology (fintech) lending di Indonesia. Penyelenggara fintech sering mengumpulkan data kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit dari pihak yang dicantumkan, yang kemudian disalahgunakan untuk penagihan utang dengan cara intimidasi dan pencemaran nama baik. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi perlindungan data pribadi yang telah ada dengan implementasinya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi kontak darurat nasabah fintech lending dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech dan mekanisme penegakan hukum bagi perlindungan pemilik data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumentasi kasus pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK 77/2016, POJK 10/2022, dan POJK 40/2024 telah mengatur kewajiban perlindungan data pribadi dan sesuai dengan prinsip-prinsip Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, meliputi prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, keamanan data, akuntabilitas, dan transparansi. Namun, implementasinya masih lemah karena banyak penyelenggara tidak melakukan validasi atau meminta persetujuan eksplisit dari kontak darurat. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara fintech mencakup tiga dimensi: administratif (sanksi peringatan, denda hingga 2% pendapatan tahunan, pencabutan izin), perdata (ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata), dan pidana (berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan sanksi penjara hingga 5 tahun dan denda hingga Rp5 miliar). Mekanisme penegakan hukum yang tersedia meliputi pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Pelindungan Data Pribadi, Kepolisian, serta gugatan perdata, namun efektivitasnya masih terkendala lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun kerangka hukum perlindungan data kontak darurat telah komprehensif, implementasinya belum efektif sehingga kontak darurat tetap rentan terhadap penyalahgunaan. Diperlukan penguatan regulasi dengan mewajibkan validasi kontak darurat melalui persetujuan eksplisit, peningkatan kapasitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Muhammmad, Nugraha HermawanNIMA1011221097UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 05 Nov 2026 07:18
Last Modified: 05 Nov 2026 07:18
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10154

Actions (login required)

View Item View Item