Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Kewenangan Pengadilan dalam Memeriksa Tindak Pidana Pembunuhan yang Melibatkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Warga Sipil Dilihat dari Yurisdiksi Koneksitas dan Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer Iii- 19 Jayapura)

Shabila, Mekar Nurtasya (2026) Kewenangan Pengadilan dalam Memeriksa Tindak Pidana Pembunuhan yang Melibatkan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Warga Sipil Dilihat dari Yurisdiksi Koneksitas dan Keadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Timika dan Pengadilan Militer Iii- 19 Jayapura). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221202.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011221202_SHABILA_MEKAR_NURTASYA)
A1011221202_SHABILA_MEKAR_NURTASYA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut dualisme peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Dalam suatu kondisi tertentu sistem peradilan ini dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku dari dua lingkungan peradilan berbeda. Hal ini dimaksud jika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan prajurit militer. Apabila tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dari dua lingkungan peradilan dan memenuhi unsur subjek hukum yang melakukan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, maka dapat dilakukan koneksitas. Koneksitas merupakan sebuah jenis peradilan yang dapat dilaksanakan dengan keputusan khusus dan diselenggarakan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan peradilan dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit militer dan warga sipil secara bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif., menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Mimika. Hasil penelitian ini secara normatif peradilan koneksitas telah diatur dalam KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang pada prinsipnya menentukan bahwa perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan sipil dan militer harus di peradilan umum, kecuali ditentukan lain berdasarkan keputusan yang sah. Namun, pada praktiknya dalam kasus pembunuhan di Mimika tidak menerapkan mekanisme tersebut, melainkan dilakukan pemisahan pemeriksaan antara peradilan umum dan peradilan militer. Pemisahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (das sollen) dan praktik penegakan hukum (das sein). Dari perspektif keadilan hukum, pemisahan perkara tidak mencerminkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif keadilan masyarakat, perbedaan peradilan berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penerapan yurisdiksi koneksitas dalam praktik belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan konsistensi penegakan hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penegasan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) untuk mewujudkan keadilan hukum dan keadilan masyarakat secara menyeluruh.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Shabila, Mekar NurtasyaNIMA1011221202UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 06 Nov 2026 02:16
Last Modified: 06 Nov 2026 02:16
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10368

Actions (login required)

View Item View Item