Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Tinjauan Hukum terhadap Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Barang oleh Ekspedisi di Pontianak

Muhammad, Naufal Rizqyansyah (2026) Tinjauan Hukum terhadap Praktik Penetapan Tarif Pengiriman Barang oleh Ekspedisi di Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211019.pdf - Published Version

Download (705kB)
[img] PDF (A1012211019_MUHAMMAD_NAUFAL_RIZQYANSYAH)
A1012211019_MUHAMMAD_NAUFAL_RIZQYANSYAH.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penetapan tarif pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi trucking di Kota Pontianak menunjukkan variasi yang signifikan antar pelaku usaha tanpa standar baku yang terbuka bagi pengguna jasa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas keseimbangan dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen, serta larangan kartel penetapan harga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian ini bertujuan menganalisis mekanisme penetapan tarif yang diterapkan oleh perusahaan ekspedisi trucking di Pontianak sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada narasumber yang dipilih secara purposive sampling, yaitu PT. Rizqy Cargo Abadi, PT. Rafanda Berkah Logistik, dan APTRINDO Kalimantan Barat, didukung studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif ditetapkan secara mandiri melalui negosiasi berdasarkan kalkulasi biaya operasional internal masing-masing perusahaan. Kekhasan Pontianak terletak pada kewajiban pembelian BBM non- subsidi jenis Dexlite atau Pertadex bersamaan dengan setiap pengisian Solar bersubsidi, sehingga komponen BBM selalu terdiri dari dua unsur sekaligus. Terdapat enam faktor yang secara konsisten menjadi pertimbangan penetapan tarif, yaitu biaya BBM, rute dan zona tujuan pengiriman, upah sopir per ritase, beban muatan beserta surcharge overload, biaya penginapan unit apabila bongkar muat melebihi 1x24 jam, serta rekomendasi tarif minimal APTRINDO Kalbar sebagai acuan batas bawah pasar. Secara yuridis, praktik yang berlaku belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi Pasal 7 huruf b UUPK, belum mencerminkan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta mekanisme rekomendasi tarif APTRINDO perlu dicermati agar tidak bersinggungan dengan larangan kartel penetapan harga dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Muhammad, Naufal RizqyansyahNIMA1012211019UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Robiatul Adawiyah
Depositing User: Robiatul Adawiyah
Date Deposited: 10 Nov 2026 03:38
Last Modified: 10 Nov 2026 03:38
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10426

Actions (login required)

View Item View Item