Pelaksanaan Upah Minimum Kota bagi para Pekerja Coffeshop Two People di Kota Pontianak
Indah, Fitriani (2026) Pelaksanaan Upah Minimum Kota bagi para Pekerja Coffeshop Two People di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221066.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1012221066_INDAH_FITRIANU)
A1012221066_INDAH_FITRIANU.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Banyak coffee shop masuk kategori usaha mikro atau kecil, sehingga sering berhadapan dengan keterbatasan modal, fluktuasi penjualan, dan tingginya biaya sewa tempat di kota Pontianak. Dalam regulasi pengupahan, usaha mikro dan kecil diberi ruang kesepakatan tertentu dengan pekerjanya, namun kesepakatan itu tetap harus mengacu pada ketentuan minimum khusus yang diatur bagi sektor usaha tersebut (misalnya minimal persentase tertentu dari rata-rata konsumsi atau ketentuan lain), sehingga tidak sepenuhnya bebas membayar serendah mungkin. Maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Apakah Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku?. Dan yang menjadi tujuan penelitian adalah tntuk memperoleh data dan informasi, faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum mengenai Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bagi Para Pekerja Coffeshop Di Kota Pontianak. Dalam penelitian ini dipergunakan Jenis Metode Hukum Empiris. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin metode penelitian empiris adalah “penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Maka di simpulkan bahwa pelaksanaan upah minimum kota terhadap pekerja di Coffeshop Two People belum terlaksana sebagaimana mestinya hal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, khususnya dalam hal pemberian upah minimum kepada pekerja. Pekerja di tempat tersebut masih menerima upah di bawah ketentuan UMK Kota Pontianak yang berlaku, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian upah minimum kota kurangnya sosisalisasi dan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Pemerintah, akibat hukum bagi pengusaha pemilik coffeshop yang tidak memberikan upah minimum kepada pekerja dapat mengakibatkan sanksi, dan upaya hukum dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan bipartit, maka pengusaha dan pekerja/buruh dapat menyelesaikan permasalahan upah melalui mediasi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 330 Ekonomi > 331 Ekonomi perburuhan, tenaga kerja | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 10 Nov 2026 03:39 | ||||||
| Last Modified: | 10 Nov 2026 03:39 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10430 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
