Analisis Yuridis Ketidaksinkronanpenggunaan Skmht dalam Pembebanan Hak Tanggungan Ditinjau dari Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan
Samagat, Pudensia Jessie Clarissa Menay (2026) Analisis Yuridis Ketidaksinkronanpenggunaan Skmht dalam Pembebanan Hak Tanggungan Ditinjau dari Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Hak Tanggungan. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031241011.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A2031241011_SAMAGAT_PUDENSIA_JESSIE_CLARISSA_MENAY)
A2031241011_SAMAGAT_PUDENSIA_JESSIE_CLARISSA_MENAY.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksinkronan norma antara Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 terkait jangka waktu berlaku Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT), serta implikasi hukumnya terhadap kedudukan SKMHT ditinjau dari prinsip perjanjian aksesoir. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif deduktif untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan dua poin utama: Pertama, ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2017 yang memperbolehkan jangka waktu SKMHT berlaku mengikuti masa berlaku perjanjian kredit berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 UUHT yang membatasi masa berlaku SKMHT secara ketat dengan sanksi batal demi hukum. Ditinjau dari teori hirarki norma dan prinsip Lex Superior Derogat Legi Inferiori, Peraturan Menteri tersebut terindikasi melampaui kewenangannya. Kedua, penyetaraan jangka waktu SKMHT dengan perjanjian kredit mengaburkan batas antara hak perorangan (lastgeving) dengan hak kebendaan. Pembiaran SKMHT tanpa dilanjutkan dengan pembuatan APHT dan pendaftaran Hak Tanggungan mengakibatkan hak kebendaan kreditur tidak pernah lahir secara sempurna sehingga berimplikasi pada terdegradasinya kedudukan kreditur dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 10 Nov 2026 03:54 | ||||||
| Last Modified: | 10 Nov 2026 03:54 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10493 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
