Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti melalui Penelusuran Aset Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak
Doni, Wibowo (2026) Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti melalui Penelusuran Aset Terpidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221284.pdf - Published Version Download (771kB) |
|
|
PDF (A1011221284_DONI_WIBOWO)
A1011221284_DONI_WIBOWO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi memiliki jumlah yang besar. berdasarkan laporan dari Indonesia Corrupption Watch (ICW) potensi kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi di tahun 2024 mencapai Rp 279,9 triliun. Sehingga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menghukum pelaku melalui pemberian pidana penjara, tetapi juga mengupayakan pemulihan kerugian negara. Salah satu instrument pemulihan kerugian keuangan negara yaitu melalui uang pengganti. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembayaran uang pengganti belum berjalan dengan optimal. Kondisi yang demikian terjadi di Kejaksaan Negeri Pontianak, dimana terdapat 7 kasus yang saat ini masih terkendala pada tahap penelusuran aset. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembalian kerugian negara sekitar 20 miliar rupiah melalui uang pengganti. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait penelusuran aset sebagai pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Pontianak dan menganalisis mengapa pelacakan asset terpidana korupsi belum berjalan dengan optimal serta upaya apa saja yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan melakukan kajian Sociology of law atau sosiologi hukum. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui observasi laporan dan wawancara serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku, serta literatur lain yang memiliki relevansi. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, belum optimalnya pelaksanaan penelusuran aset disebabkan oleh belum adanya aturan khusus yang mengatur terkait penelusuran aset dan uang pengganti, penegak hukum yang kurang inovatif dan kurang progresif, masyarakat yang tidak mengetahui peran mereka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta budaya penegakan hukum yang terfokus hanya pada pidana penjara.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 11 Nov 2026 05:22 | ||||||
| Last Modified: | 11 Nov 2026 05:22 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10631 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
