Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan atas Kealpaan yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak
Manullang, Aprilya Angelica (2026) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kejaksaan atas Kealpaan yang Mengakibatkan Pelarian Tahanan Pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221193.pdf - Published Version Download (908kB) |
|
|
PDF (A1012221193_APRILYA_ANGELICA_MANULLANG)
A1012221193_APRILYA_ANGELICA_MANULLANG.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pelarian tahanan dalam proses peradilan pidana tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai tindakan tahanan yang melarikan diri, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat yang mempunyai kewajiban untuk menjaga tahanan apabila pelarian tersebut terjadi akibat kealpaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kealpaan aparat Kejaksaan yang mengakibatkan pelarian tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen, serta sumber elektronik yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kealpaan aparat Kejaksaan pada prinsipnya dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) sepanjang seluruh unsur ketentuan tersebut dapat dibuktikan secara kumulatif.. Dalam peristiwa pelarian tiga tahanan perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Pontianak pada 10 Maret 2026, terdapat fakta awal berupa dugaan pintu sel tidak dikunci kembali setelah tahanan dimasukkan ke dalam ruang tahanan. Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Harus dibuktikan secara konkret pejabat yang memperoleh tugas menjaga tahanan, adanya kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta hubungan kausal antara kealpaan tersebut dan terjadinya pelarian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 531 ayat (2) bersifat personal dan fungsional, bukan pertanggungjawaban institusional Kejaksaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 11 Nov 2026 09:30 | ||||||
| Last Modified: | 11 Nov 2026 09:30 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10673 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
