Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Pengelolaan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ervina, Mel'S (2026) Pengelolaan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tugas Akhir thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E0061231033.pdf - Published Version

Download (462kB)
[img] PDF (E0061231033_ERVINA_MEL_S)
E0061231033_ERVINA_MEL_S.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sejarah Sekretariat Daerah tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1957, sehingga sejak tanggal tersebut Kalimantan Barat secara resmi menjadi provinsi yang memiliki pemerintahan daerah sendiri. Setelah Provinsi Kalimantan Barat terbentuk, pada 28 Januari 1957 dibentuk Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Pembentukan tersebut menjadi salah satu tonggak awal penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kalimantan Barat. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan pemerintahan, dibentuk pula perangkat administrasi yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan, dan memberikan pelayanan administratif. Dalam perkembangan tersebut, Sekretariat Daerah menjadi lembaga penting yang mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan koordinasi antarperangkat daerah Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu bagian dalam Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai peran dalam mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, biro ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan administrasi yang membutuhkan pengelolaan dokumen dan surat secara tertib. Surat masuk dan surat keluar menjadi bagian penting dalam kegiatan administrasi karena digunakan sebagai sarana komunikasi resmi, penyampaian informasi, permintaan data, undangan, penyampaian keputusan, maupun berbagai kepentingan kedinasan lainnya.. Pengelolaan surat masuk dimulai ketika surat diterima oleh bagian administrasi. Surat yang diterima kemudian diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan tujuan surat. Setelah itu surat dicatat dalam buku agenda atau sistem yang digunakan. Surat yang membutuhkan arahan pimpinan kemudian dilengkapi dengan lembar disposisi untuk menentukan tindak lanjut dan unit yang harus menerima surat tersebut. Setelah mendapatkan arahan, surat didistribusikan kepada bagian atau pegawai yang berkepentingan. Tahap terakhir adalah menyimpan dan mengarsipkan surat agar dapat ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dalam pelaksanaan pengelolaan surat masuk, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Salah satunya adalah adanya kemungkinan keterlambatan dalam pencatatan atau registrasi surat. Surat dapat diterima melalui beberapa media, seperti secara langsung, melalui email, maupun melalui aplikasi tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan surat tidak langsung dicatat atau sementara disimpan sebelum diproses. Apabila pencatatan tidak dilakukan secara segera dan teratur, dapat terjadi keterlambatan dalam penyampaian surat kepada pihak yang berkepentingan, kesalahan pencatatan nomor agenda, maupun kesulitan dalam mengetahui status surat. vi Selain pencatatan, proses disposisi dan pendistribusian surat juga menjadi bagian yang penting. Surat yang memerlukan persetujuan atau arahan pimpinan harus menunggu proses pemeriksaan dan disposisi. Dalam kondisi tertentu, proses tersebut dapat mengalami keterlambatan apabila pimpinan sedang tidak berada di tempat atau dokumen masih membutuhkan perbaikan. Keterlambatan dalam proses disposisi dapat berdampak terhadap tindak lanjut surat, terutama apabila surat tersebut berkaitan dengan undangan, permintaan data, permintaan klarifikasi, maupun kegiatan lain yang memiliki batas waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan proses pencatatan dan pemantauan status surat yang lebih teratur agar setiap surat dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Pengelolaan surat keluar juga menjadi salah satu kegiatan administrasi yang dilakukan selama PKL. Surat keluar pada umumnya dibuat berdasarkan kebutuhan organisasi atau sebagai tanggapan terhadap surat yang diterima. Prosesnya dimulai dari penyusunan konsep surat, pemeriksaan isi surat, persetujuan atau pengesahan, pemberian nomor surat, pencatatan, pengiriman kepada pihak yang dituju, dan penyimpanan salinan surat sebagai arsip. Setiap tahapan perlu dilakukan secara teliti karena surat keluar merupakan dokumen resmi yang membawa nama instansi. Dalam proses pengelolaan surat keluar, ketelitian diperlukan terutama dalam penulisan nomor, tanggal, tujuan, perihal, dan isi surat. Kesalahan pada bagian tersebut dapat menyebabkan surat perlu diperbaiki sebelum dikirim. Oleh sebab itu, pemeriksaan sebelum surat ditandatangani dan dikirim merupakan hal penting dalam menjaga ketertiban administrasi. Salinan surat keluar juga harus disimpan dengan baik agar dapat digunakan sebagai bukti administrasi dan bahan pencarian informasi apabila dibutuhkan di kemudian hari. Aspek lain yang menjadi perhatian selama pelaksanaan PKL adalah penyimpanan dan pengarsipan surat. Berdasarkan hasil pengamatan, pengelolaan arsip surat belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten. Sebagian dokumen disimpan dalam bentuk fisik menggunakan map atau folder, sedangkan dokumen lainnya disimpan secara digital pada komputer, email, maupun aplikasi yang belum saling terintegrasi. Kondisi penyimpanan yang tersebar tersebut dapat menyebabkan proses pencarian dokumen menjadi lebih lama. Selain itu, terdapat risiko dokumen sulit ditemukan, tersimpan pada lokasi yang kurang tepat, hilang, atau terdapat beberapa versi dokumen yang berbeda. Pengarsipan surat seharusnya dilakukan secara sistematis berdasarkan klasifikasi yang jelas. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan surat antara lain nomor surat, tanggal surat, perihal, jenis surat, dan unit pengolah. Untuk arsip fisik, penggunaan map atau folder yang diberi label secara jelas dapat membantu proses pencarian. Sementara itu, untuk arsip digital diperlukan penamaan file yang konsisten sehingga dokumen dapat ditemukan dengan mudah. Penyimpanan digital juga perlu didukung dengan pencadangan secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data. Keamanan dan kerahasiaan arsip juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan dokumen di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Beberapa surat dan dokumen dapat memuat informasi yang berkaitan dengan proses pengadaan, dokumen pendukung, maupun komunikasi internal. Oleh karena itu, akses terhadap dokumen perlu disesuaikan dengan kewenangan pegawai. Penyimpanan dokumen secara teratur tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pencarian, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang terdapat di dalamnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dan mendukung kegiatan organisasi. Kegiatan administrasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari penerimaan, pencatatan, disposisi, pendistribusian, pembuatan, pengiriman, hingga pengarsipan surat. Namun, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan pencatatan, proses disposisi, keteraturan penyimpanan, serta integrasi antara pengelolaan arsip fisik dan digital. Berdasarkan hasil pengamatan selama PKL, peningkatan pengelolaan administrasi dapat dilakukan melalui optimalisasi sistem administrasi surat secara digital. Penggunaan sistem yang lebih terintegrasi dapat membantu proses pencatatan, pencarian, pemantauan, dan penyimpanan surat. Selain itu, diperlukan standar yang konsisten dalam pemberian nama file, klasifikasi arsip, penyimpanan dokumen, serta pencadangan data. Proses disposisi juga perlu dilakukan secara lebih cepat dan jelas sehingga status setiap surat dapat diketahui dan tindak lanjutnya tidak mengalami keterlambatan. Dengan demikian, pengelolaan administrasi surat masuk dan surat keluar memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pengelolaan yang tertib, sistematis, dan didukung oleh teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas pekerjaan serta mempermudah pencarian dokumen. Perbaikan pada aspek pencatatan, disposisi, penyimpanan, pengarsipan, dan keamanan dokumen diharapkan dapat mendukung terciptanya administrasi perkantoran yang lebih efektif, efisien, dan terorganisir.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Ervina, Mel'SNIME0061231033UNSPECIFIED
Subjects: 600 – Teknologi (Ilmu Terapan) > 650 Manajemen dan hubungan masyarakat > 651 Layanan kantor
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Perkantoran D3
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 16 Nov 2026 05:17
Last Modified: 16 Nov 2026 05:17
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10727

Actions (login required)

View Item View Item