Kajian Yuridis terhadap Angkutan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Rusaknya Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau
Christofer, Abel Marfianto (2026) Kajian Yuridis terhadap Angkutan Kelapa Sawit yang Mengakibatkan Rusaknya Jalan Kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221149.pdf - Published Version Download (525kB) |
|
|
PDF (A1012221149_CHRISTOFER_ABEL_MARFIANTO)
A1012221149_CHRISTOFER_ABEL_MARFIANTO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan jalan kabupaten di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik mobil angkutan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap dua belas informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan jalan disebabkan oleh enam faktor, yaitu: (1) pengulangan lintasan truk bermuatan berat sekitar 20 sampai 30 kali per hari pada musim panen; (2) adanya indikasi kelebihan muatan berdasarkan keterangan informan dan kondisi muatan kendaraan; (3) ketiadaan jembatan timbang dan rambu kelas jalan; (4) keterbatasan daya dukung dan lebar jalan yang hanya 4 sampai 5 meter tanpa bahu jalan; (5) curah hujan tinggi tanpa drainase yang memadai; dan (6) belum terpenuhinya kewajiban preservasi jalan. Kerusakan tersebut memperlama waktu tempuh, meningkatkan biaya transportasi, menghambat kegiatan ekonomi desa, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Pemilik angkutan secara normatif dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 juncto Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pertanggungjawaban administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2026, pertanggungjawaban pidana, serta pertanggungjawaban sukarela melalui musyawarah desa. Namun, tidak satu pun bentuk tersebut pernah terwujud, karena hubungan kausal belum didukung survei teknis, sanksi administratif tidak menjangkau pengepul perseorangan, indikasi kelebihan muatan tidak pernah terverifikasi, dan kontribusi sukarela tidak mengikat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 05:17 | ||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2026 05:17 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10730 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
