Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Amil Zakat yang Dikelola secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara : Studi Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat

Muhammad, David (2026) Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Amil Zakat yang Dikelola secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara : Studi Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211172.pdf - Published Version

Download (697kB)
[img] PDF (A1011211172_MUHAMMAD_DAVID)
A1011211172_MUHAMMAD_DAVID.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (902kB)

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan studi pada Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan YBM PLN sebagai yayasan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat di lingkungan PT PLN. Secara kelembagaan, YBM PLN telah berbentuk badan hukum yayasan dan memperoleh pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pengaturan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan Lembaga Amil Zakat mensyaratkan izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum YBM PLN dalam melaksanakan pengelolaan zakat, khususnya pada YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal PLN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai kesesuaian kedudukan hukum YBM PLN berdasarkan ketentuan Undang- Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YBM PLN memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai badan hukum yayasan, sehingga dapat menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan anggaran dasarnya. Akan tetapi, kedudukan YBM PLN sebagai Lembaga Amil Zakat masih memerlukan penegasan karena terdapat perbedaan antara pengukuhan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme perizinan Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan demikian, kedudukan hukum YBM PLN dalam pengelolaan zakat berada dalam wilayah abu-abu yang memerlukan sinkronisasi kewenangan agar memperoleh kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Muhammad, DavidNIMA1011211172UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 16 Nov 2026 05:17
Last Modified: 16 Nov 2026 05:17
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10735

Actions (login required)

View Item View Item