Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Amil Zakat yang Dikelola secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara : Studi Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat
Muhammad, David (2026) Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Amil Zakat yang Dikelola secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara : Studi Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211172.pdf - Published Version Download (697kB) |
|
|
PDF (A1011211172_MUHAMMAD_DAVID)
A1011211172_MUHAMMAD_DAVID.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (902kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas kedudukan hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan studi pada Yayasan Baitul Maal Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Permasalahan penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan YBM PLN sebagai yayasan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat di lingkungan PT PLN. Secara kelembagaan, YBM PLN telah berbentuk badan hukum yayasan dan memperoleh pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pengaturan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan Lembaga Amil Zakat mensyaratkan izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum YBM PLN dalam melaksanakan pengelolaan zakat, khususnya pada YBM PLN UIP Kalimantan Bagian Barat. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum Lembaga Amil Zakat yang dikelola secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara di Yayasan Baitul Maal PLN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif untuk menilai kesesuaian kedudukan hukum YBM PLN berdasarkan ketentuan Undang- Undang Yayasan dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa YBM PLN memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai badan hukum yayasan, sehingga dapat menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sesuai dengan anggaran dasarnya. Akan tetapi, kedudukan YBM PLN sebagai Lembaga Amil Zakat masih memerlukan penegasan karena terdapat perbedaan antara pengukuhan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mekanisme perizinan Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan demikian, kedudukan hukum YBM PLN dalam pengelolaan zakat berada dalam wilayah abu-abu yang memerlukan sinkronisasi kewenangan agar memperoleh kepastian hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 05:17 | ||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2026 05:17 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/10735 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
