Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas

Muhammad, Fikri Ramadhan El Sulthani (2025) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] Text (Cover-Bab I)
Cover-Bab1_E1011181110.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] Text (E1011181110_MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN EL SULTHANI)
E1011181110_MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN EL SULTHANI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Implementasi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut belum optimal. Kebijakan terlalu idealis tanpa panduan jelas, sumber daya (finansial, fasilitas, SDM) sangat terbatas, dan karakteristik agen pelaksana kurang spesifik. Disposisi pelaksana negatif karena budaya patrimonial dan hubungan kekerabatan. Komunikasi tidak efektif akibat sosialisasi minim dan dokumentasi buruk. Lingkungan lokal (budaya, ekonomi, politik) juga menghambat pengawasan objektif, menyebabkan akuntabilitas Kepala Desa tidak terjamin. Disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan antara desain kebijakan yang idealis dengan kapasitas implementasi lokal yang rendah, serta lingkungan yang tidak mendukung. Interaksi kompleks dari variabel-variabel ini (ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen, disposisi, komunikasi, lingkungan) menciptakan siklus kegagalan, mereduksi pengawasan BPD menjadi formalitas, dan melemahkan akuntabilitas Kepala Desa. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD, direkomendasikan revisi Perda dengan SOP jelas dan kewenangan hukum BPD. Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran dan fasilitas memadai, serta memberikan pelatihan digital. BPD perlu membentuk divisi pengawasan khusus dan meningkatkan koordinasi. Pelatihan etika birokrasi, insentif non-material, dan vii kode etik diperlukan untuk mengatasi disposisi negatif. Komunikasi harus diperbaiki melalui sosialisasi komprehensif, sistem dokumentasi terstruktur, dan forum teknis rutin. Terakhir, edukasi publik dan pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk mengubah lingkungan yang menghambat.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Muhammad, Fikri Ramadhan El SulthaniNIME1011181110UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Publik S1
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 26 May 2026 02:57
Last Modified: 26 May 2026 02:57
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5227

Actions (login required)

View Item View Item