Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas
Muhammad, Fikri Ramadhan El Sulthani (2025) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
Text (Cover-Bab I)
Cover-Bab1_E1011181110.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
Text (E1011181110_MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN EL SULTHANI)
E1011181110_MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN EL SULTHANI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Implementasi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut belum optimal. Kebijakan terlalu idealis tanpa panduan jelas, sumber daya (finansial, fasilitas, SDM) sangat terbatas, dan karakteristik agen pelaksana kurang spesifik. Disposisi pelaksana negatif karena budaya patrimonial dan hubungan kekerabatan. Komunikasi tidak efektif akibat sosialisasi minim dan dokumentasi buruk. Lingkungan lokal (budaya, ekonomi, politik) juga menghambat pengawasan objektif, menyebabkan akuntabilitas Kepala Desa tidak terjamin. Disimpulkan bahwa implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Dungun Laut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan antara desain kebijakan yang idealis dengan kapasitas implementasi lokal yang rendah, serta lingkungan yang tidak mendukung. Interaksi kompleks dari variabel-variabel ini (ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen, disposisi, komunikasi, lingkungan) menciptakan siklus kegagalan, mereduksi pengawasan BPD menjadi formalitas, dan melemahkan akuntabilitas Kepala Desa. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan BPD, direkomendasikan revisi Perda dengan SOP jelas dan kewenangan hukum BPD. Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran dan fasilitas memadai, serta memberikan pelatihan digital. BPD perlu membentuk divisi pengawasan khusus dan meningkatkan koordinasi. Pelatihan etika birokrasi, insentif non-material, dan vii kode etik diperlukan untuk mengatasi disposisi negatif. Komunikasi harus diperbaiki melalui sosialisasi komprehensif, sistem dokumentasi terstruktur, dan forum teknis rutin. Terakhir, edukasi publik dan pemberdayaan ekonomi diperlukan untuk mengubah lingkungan yang menghambat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Publik S1 | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 26 May 2026 02:57 | ||||||
| Last Modified: | 26 May 2026 02:57 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5227 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
