Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Patria, Yudenta (2025) Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] Text (Cover-Bab I)
Cover-Bab1_A1011191202.pdf - Published Version

Download (489kB)
[img] Text (A1011191202_PATRIA YUDENTA)
A1011191202_PATRIA YUDENTA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Ilir Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan dana desa di Desa Ilir merupakan aspek yang penting dan mendasar bagi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akutabilitas keuangan desa. Dengan demikian sebagian bagian dari APBD maka pengelolaan dana desa sama artinya dengan mengelola APBD yang selama pengelolaannya semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari pencarian potensi dan kebutuhan desa, perencanaan APBD di mana dana desa termasuk di dalamnya, pelaksanaan, serta pengawasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik observasi (pengamatan), teknik wawancara (interview), dan teknik studi dokumentasi. Kemudian teknik analisis data berupa reduksi data, display data, verifikasi data, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Ilir dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Selanjutnya, RPJMDes dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun setiap tahun sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2) pelaksanaan dana desa telah sesuai prosedur dengan melibatkan masyarakat dan pengawasan berbagai pihak. Meski ada kendala alokasi anggaran, desa tetap mengoptimalkan dana untuk infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat, dan 3) Pengawasan dana desa berjalan baik dengan peran aktif BPD dan masyarakat. Namun, transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk pengelolaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Patria, YudentaNIMA1011191201UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 03 Jun 2026 03:47
Last Modified: 03 Jun 2026 03:47
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5321

Actions (login required)

View Item View Item