Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen
Sinaga, Frederick Yeremia (2025) Pelaksanaan Kewajiban Tera Ulang Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
Text (Cover-Bab I)
Cover-Bab1_A1011211202.pdf - Published Version Download (724kB) |
|
|
Text (A1011211202_FREDERICK YEREMIA SINAGA)
A1011211202_FREDERICK YEREMIA SINAGA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (867kB) |
Abstract
Tera ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pada pasal 1 butir r, tera ulang merupakan hak menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Tera ulang melindungi konsumen dari kerugian atau kecurangan yang dilakukan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan pemerintah dalam melakukan tera ulang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan peraturan hukum. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai tera ulang dalam upaya mewujudkan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang belum sepenuhnya berjalan dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yaitu kegiatan tera dan tera ulang dilakukan sekali dalam satu tahun. Dalam hal ini ditemukan 2 timbangan dari 2 pedagang yang belum ditera ulang, masih adanya pembeli/konsumen yang dirugikan akibat timbangan yang tidak sesuai atau belum ditera/tera ulang. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 6 orang yang pernah mengalami kerugian akibat timbangan yang tidak sesuai. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 4 butir b, 4 butir c dan pasal 4 butir h. Hambatan bagi UPT Metrologi Legal Kota Pontianak yaitu adanya pemilik UTTP kurang memahami bahwa timbangan yang dimilikinya wajib dilakukan tera ulang, sehingga pemilik UTTP terkadang tidak mau melakukan tera ulang. Dalam hal ini, UPT Metrologi Legal sudah melakukan sosialisasi secara face to face kepada pedagang di pasar untuk memberikan penjelasan tentang tera ulang. Hambatan yang kedua yaitu tidak adanya pengawas di UPT Metrologi Legal Kota Pontianak sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 pasal 1 ayat 11.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 03 Jun 2026 04:03 | ||||||
| Last Modified: | 03 Jun 2026 04:03 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5331 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
