Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2023 :Studi Kasus di Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
Muhammad, Thoriq Fikarsyah (2024) Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2023 :Studi Kasus di Kabupaten Ketapang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
Text (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211115.pdf - Published Version Download (580kB) |
|
|
Text (A1011211115_MUHAMMAD THORIQ FIKARSYAH)
A1011211115_MUHAMMAD THORIQ FIKARSYAH.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pemilihan umum merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, pelaksanaan Pemilu diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, yang mengatur syarat pencalonan anggota legislatif. Salah satu ketentuan penting dalam PKPU ini adalah larangan bagi calon legislatif yang sedang menjalani hukuman pidana untuk mencalonkan diri. Namun, implementasi regulasi ini seringkali menghadapi tantangan, seperti yang terlihat pada kasus AUR, seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Ketapang yang berhasil lolos hingga tahap Daftar Calon Tetap meskipun berstatus sebagai terpidana.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 11 PKPU No. 10 Tahun 2023 dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Ketapang pada Pemilu 2024. Kasus AUR mencerminkan kelemahan dalam proses verifikasi administratif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan partai politik, yang memungkinkan calon tidak memenuhi syarat tetap maju sebagai kandidat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian dalam verifikasi dan dampaknya terhadap pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya ketelitian dalam verifikasi data calon serta lemahnya koordinasi antara KPU, partai politik, dan masyarakat menjadi penyebab utama terjadinya kelalaian tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan Pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga merekomendasikan perbaikan regulasi dan prosedur untuk memastikan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 12 Jun 2026 01:54 | ||||||
| Last Modified: | 12 Jun 2026 01:54 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/5444 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
