Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 terkait Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020
Iskandar, Iskandar (2025) Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024 terkait Uji Materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211258.pdf - Published Version Download (437kB) |
|
|
PDF (A1011211258_ISKANDAR)
A1011211258_ISKANDAR.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (745kB) |
Abstract
Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 23P/HUM/2024 tentang memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1) huruf d terkait usia kepala daerah. Putusan yang dikeluarkan MA tersebut menuai kontroversi karena atas dasar kewenangan MA tidak boleh menafsirkan subtansi norma undang-undang dan alasan-alasan pertimbangan yang hakim MA gunakan dinilai kurang tepat sebagai bahan pertimbangan dalam putusan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Sudah Tepat? ”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (1) Huruf D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 apakah sudah tepat atau belum melihat dari wewenang MA dan KPU serta pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan dan untuk mengetahui implikasi dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Agung 23P/HUM/2024 terkait penambahan frasa pada syarat usia gubernur oleh KPU adalah kurang tepat sehingga menimbulkan implikasi terhadap stabilitas politik dan demokrasi serta inkonistensi dan potensi kecurangan. Sebagai saran, para penegak hukum khusunya hakim MA dalam kasus ini harus lebih profesional dalam menangani kasus dan harus berhati-hari dalam menjatuhkan putusan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 22 Jul 2026 03:16 | ||||||
| Last Modified: | 22 Jul 2026 03:16 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6440 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
