Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Menjalankan Usaha Angkutan Penyeberangan Pasar Kapuas-Seberang Kapuas di Kabupaten Sekadau
Pau, Bornewir (2024) Pelaksanaan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Menjalankan Usaha Angkutan Penyeberangan Pasar Kapuas-Seberang Kapuas di Kabupaten Sekadau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011201101.pdf - Published Version Download (480kB) |
|
|
PDF (A1011201101_PAU_BORNEWIR)
A1011201101_PAU_BORNEWIR.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang Perahu tambang atau perahu penyeberangan di kabupaten sekadau yang masih terlihat belum memenuhi standar fasilitas pendukung seperti kurangnya bangku untuk penumpang, tidak adanya pelampung, serta terlihat juga tidak memberikan kenyamanan bagi penumpang karena beberapa perahu tambang tidak dalam kondisi yang layak pakai. Serta tidak memiliki tiket resmi untuk menjamin asuransi terhadap penumpang. Adapun masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini ialah “Bagaimana kewajiban pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau? ” dan “Bagaimana pengawasan terhadap pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyeberangan di kabupaten sekadau? ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau serta untuk mengetahui pengawasan pelaku usaha dalam mengadakan kegiatan usaha angkutan penyebrangan di kabupaten sekadau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu dengan menggambarkan keadan pada waktu penelitian dan menganalisa hingga mengambil kesimpulan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif yang terdiri dari data primer berupa wawancara kepada pemberi jasa, kemudian data sekunder berupa peraturan mentri perhubungan nomor PM 62 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Nomor PM 61 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Angkutan penyeberangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait kewajiban pelaku usaha pada angkutan penyeberangan di kabupaten sekadau diketahui bahwa pelaku usaha sudah mengikuti beberapa aturan yang diberikan oleh pihak Dinas perhubungan kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan sungai seperti dalam perahu harus mengutamakan kenyamanan penumpang dengan membangun atap dan tempat duduk yang cukup, agar penumpang tidak kehujanan ataupun kepanasan serta merasa nyaman ketika didalam angkutan penyeberangan terkait pengawasan seharusnya pengawasan dilakukan oleh UPTD (Unit Pelaksana teknis Daerah) sesuai dengan Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 40 tahun 2022 tentang Penyelengaraan Pelabuhan Sungai dan Danau yang dimana UPTD mengemban tugas menyusun rencana dan program kerja operasional memberikan layanan izin usaha kepada perusahaan pelayaran serta izin pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan, namun karena unit tesebut belum ada maka Dinas Perhubungan masih mengambil alih peran pengawasan tersebut
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 27 Jul 2026 07:02 | ||||||
| Last Modified: | 27 Jul 2026 07:02 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6646 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
