Pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta Notaris yang Telah Renvooi tanpa di Paraf oleh para Penghadap
Kamaludin, Iskandar (2021) Pertanggungjawaban Notaris terhadap Minuta Akta Notaris yang Telah Renvooi tanpa di Paraf oleh para Penghadap. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031191002.pdf - Published Version Download (866kB) |
|
|
PDF (A2031191002_KAMALUDIN_ISKANDAR)
A2031191002_KAMALUDIN_ISKANDAR.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Renvooi merupakan suatu hal penting dalam pembuatan akta Notaris akan tetapi tidak jarang Notaris melakukan perubahan sendiri terhadap akta yang dibuatnya tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga tidak membacakan isi perubahan dan meminta penghadap membubuhkan paraf pada perubahan yang telah dibuat. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan kedepannya yang berakibat pada sangkaan hingga gugatan dengan dasar melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Notaris pada Minuta Akta yang Telah di Renvooi Tanpa Diparaf oleh Para Penghadap dan peranan MPD terkait permasalahan renvooi tersebut dan tindakan Majelis Pengawas Daerah jika ada Notaris yang telah melakukan renvooi terhadap minuta akta tanpa diparaf oleh para penghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendekatan analisis kualitatif menggunakan wawancara dengan informan yang mengetahui permasalahan tentang renvooi. Sumber data menggunakan data sekunder dari analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan renvooi dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN-P), pada praktiknya belum ada sanksi hukum yang tegas bagi notaris yang merenvooi tanpa di paraf, dan hanya terdegradasi menjadi kekuatan di bawah tangan. Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Batasan wewenang seorang notaris telah diatur dalam perundang-undangan mengenai umur seorang notaris memangku jabatan, namun tidak dijelaskan tentang batas waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Sehingga jika dikemudian hari para pihak mempermasalahkan isi akta yang telah di renvooi tanpa di paraf oleh notaris dan dianggap merugikan para pihak, maka notaris dapat dituntut sanksi perdata maupun pidana. Sedangkan Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi terhadap kelalaian/kesalahan yang dibuat notaris berkenaan dengan renvooi, namun MPD dapat membuat berita acara pemeriksaan jika terdapat temuan dalam uji petik akta.Terkait dengan Saran peneliti notaris dalam menjalankan profesinya bertindak penuh kehati-hatian agar tidak timbul masalah dikemudian hari terkait dengan renvooi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 30 Jul 2026 03:19 | ||||||
| Last Modified: | 30 Jul 2026 03:19 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/6908 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
