Perlindungan Konsumen atas Peredaran Skincare yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak
Fikria, Nabila Az Zahra (2024) Perlindungan Konsumen atas Peredaran Skincare yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211001.pdf - Published Version Download (579kB) |
|
|
PDF (A1011211001_FIKRIA_NABILA_AZ_ZAHRA)
A1011211001_FIKRIA_NABILA_AZ_ZAHRA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan adanya peningkatan kasus keluhan kulit akibat penggunaan kosmetik tidak aman sebesar 15% dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini mengindikasikan adanya urgensi atas perlindungan konsumen terhadap peredaran produk Skincare berbahaya di Kota Pontianak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Adapun rumusan masalah “Bagaimana Perlindungan Hukum bagi konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?”, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak serta rumusan masalah lainnya adalah “Bagaimana penerapan sanksi hukum guna meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran Skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak?”, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi hukum yang dapat meningkatkan perlindungan konsumen atas peredaran skincare yang mengandung bahan berbahaya di Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik di lapangan (das sein). Sifat Penelitian ini adalah deskriptif. Analisa data yang digunakan untuk penelitian adalah analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian yang dicapai, bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen Skincare di Kota Pontianak membutuhkan pendekatan secara sistematis yang tidak sekadar bersifat reaktif, melainkan proaktif. Sistem perlindungan konsumen yang efektif harus mampu mengikuti perkembangan industri kosmetik sambil tetap menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat serta berdasarkan data yang didapatkan dari BPOM Kota Pontianak, Penerapan sanksi hukum dilakukan melalui dua jalur utama: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif mencakup pemberian peringatan tertulis, penarikan produk dari peredaran, pembekuan izin edar, hingga pencabutan izin usaha. Sementara sanksi pidana melibatkan proses hukum melalui tahap Pro Justicia, penuntutan produsen dan distributor, serta potensi pidana kurungan dan denda sesuai regulasi yang berlaku.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2026 08:05 | ||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2026 08:05 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7030 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
