Analisis Pertanggungjawaban Subjek Hukum Perdata terhadap Kontrak yang Dibuat dengan Bantuan Kecerdasan Buatan di Indonesia
Muhammad, Salman Alfarisi (2025) Analisis Pertanggungjawaban Subjek Hukum Perdata terhadap Kontrak yang Dibuat dengan Bantuan Kecerdasan Buatan di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211162.pdf - Published Version Download (859kB) |
|
|
PDF (A1011211162_MUHAMMAD_SALMAN_ALFARISI)
A1011211162_MUHAMMAD_SALMAN_ALFARISI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum mengenai ketidakpastian pertanggungjawaban perdata atas kontrak yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Seiring meningkatnya adopsi AI dalam otomatisasi penyusunan dokumen hukum, timbul problematika terkait keabsahan dan alokasi tanggung jawab ketika terjadi kesalahan atau kerugian. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kontrak yang disusun dengan bantuan AI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terkait legalitas dan keabsahan kontrak berbasis AI menurut hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban para pihak—baik pengguna, pengembang, maupun penyedia platform AI—ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang bersumber dari sistem AI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas hukum kontrak, legal tech, dan AI. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif untuk menarik kesimpulan yang sistematis mengenai isu hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI saat ini hanya berkedudukan sebagai alat bantu teknis, bukan subjek hukum mandiri. Keabsahan kontrak yang dihasilkannya tetap bergantung pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama adanya kehendak bebas dan kesepakatan dari para pihak manusia yang terlibat. Pertanggungjawaban hukum perdata atas kerugian yang timbul tidak dapat dibebankan kepada AI, melainkan dialihkan kepada subjek hukum manusia yang terkait, seperti pengguna, pengembang, atau penyedia layanan, berdasarkan prinsip tanggung jawab atas alat atau produk (product liability) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Namun, kekosongan regulasi spesifik mengenai AI menciptakan celah hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan khusus untuk memberikan kepastian hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 05 Aug 2026 06:50 | ||||||
| Last Modified: | 05 Aug 2026 06:50 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7077 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
