Kepastian Hukum Penguasaan Hak atas Tanah dengan Status Hak guna Bangunan yang Dibeli di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 327/Pdt. G/2020/PN Cbi
Novlireno, Novlireno (2025) Kepastian Hukum Penguasaan Hak atas Tanah dengan Status Hak guna Bangunan yang Dibeli di Bawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 327/Pdt. G/2020/PN Cbi. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011201115.pdf - Published Version Download (692kB) |
|
|
PDF (A1011201115_NOVLIRENO)
A1011201115_NOVLIRENO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Indonesia sebagai negara agraris menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan, termasuk transaksi tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang dilakukan secara di bawah tangan. Transaksi semacam ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kepastian hak dan perlindungan pembeli. Salah satu contoh kasus transaksi tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) yang dilakukan secara di bawah tangan terdapat pada Putusan Pengadilan Nomor 327/Pdt.G/2020/PN Cbi. Adapun penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penguasaan tanah berstatus HGB yang dibeli secara di bawah tangan, kepastian hukum yang diberikan kepada pembeli berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 327/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan implikasi putusan pengadilan terhadap perlindungan hak pembeli yang beritikad baik dalam transaksi pembelian tanah HGB secara di bawah tangan Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, serta penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan tanah melalui transaksi di bawah tangan tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, khususnya dalam proses peralihan hak atas tanah HGB. Putusan hakim dalam perkara ini mengakui penguasaan HGB melalui transaksi di bawah tangan atas nama Surani hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu hukum memberikan fleksibilitas untuk melindungi kepentingan yang sah meskipun tanpa adanya akta otentik, namun pentingnya pembuktian transaksi tanah harus sesuai dengan ketentuan formal dan administratif, seperti akta notaris atau sertifikat yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan kekuatan hukum yang sempurna. Putusan pengadilan menegaskan bahwa pembeli yang beritikad baik akan dilindungi oleh hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang beritikad buruk, dan memastikan adanya keadilan dalam transaksi jual beli tanah. Oleh karena itu adanya itikad baik tidak hanya menjadi landasan dalam keabsahan perjanjian tetapi memiliki dampak signifikan terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi tanah.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 05 Aug 2026 08:13 | ||||||
| Last Modified: | 05 Aug 2026 08:13 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7148 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
