Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sawit PT. Arrtu Plantation dengan Masyarakat Pemilik Tanah

Leonardus, Resadi (2025) Peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sawit PT. Arrtu Plantation dengan Masyarakat Pemilik Tanah. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012181198.pdf - Published Version

Download (359kB)
[img] PDF (A1012181198_LEONARDUS_RESADI)
A1012181198_LEONARDUS_RESADI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Sengketa tanah yang melibatkan PT. Arttu Plantation dan masyarakat pemilik tanah di Desa Kelampai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggambarkan kompleksitas permasalahan hukum dan sosial dalam konteks pengelolaan tanah yang melibatkan hak adat dan hak negara. Kasus ini berawal dari klaim kepemilikan yang tumpang tindih antara perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan tersebut, dan masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun-temurun berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tanah, menganalisis proses mediasi yang dilakukan, serta memahami jalur hukum yang diambil oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola. Pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen digunakan untuk menggali informasi dari pihak- pihak terkait, yaitu masyarakat, PT. Arttu Plantation, serta instansi pemerintah di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa upaya mediasi telah dilakukan, penyelesaian sengketa ini tidak memberikan hasil yang memadai. Kegagalan mediasi terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pihak perusahaan yang mengandalkan status hukum HGU, dan masyarakat yang mengandalkan hak adat dan SKT yang dikeluarkan pemerintah desa. Proses hukum yang ditempuh oleh masyarakat juga menemui hambatan, karena SKT tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan yang sah dalam konteks hukum pertanahan negara. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan peran dan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan tanah adat, serta perlunya evaluasi terhadap kebijakan pertanahan yang lebih memperhatikan hak- hak masyarakat lokal. Selain itu, proses mediasi harus dilakukan dengan lebih efektif, dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur kebijakan pertanahan di tingkat provinsi. Penting juga bagi pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi tanah bagi masyarakat dan memastikan bahwa perusahaan yang memperoleh HGU tidak merugikan hak masyarakat yang telah mengelola tanah tersebut dalam waktu yang lama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Leonardus, ResadiNIMA1012181198UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 06 Aug 2026 07:35
Last Modified: 06 Aug 2026 07:35
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7229

Actions (login required)

View Item View Item