Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Konsep Hukum Hak dan Kewajiban Pengampu (Curator) atas Penguasaan Harta Milik Orang Dibawah Pengampuan (Curandus) dalam Lingkup Keluarga

Vindy, Kusuma (2025) Konsep Hukum Hak dan Kewajiban Pengampu (Curator) atas Penguasaan Harta Milik Orang Dibawah Pengampuan (Curandus) dalam Lingkup Keluarga. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231012.pdf - Published Version

Download (523kB)
[img] PDF (A2031231012_VINDY_KUSUMA)
A2031231012_VINDY_KUSUMA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (977kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan untuk pengampu dalam melakukan tindakan dalam penguasaan objek harta milik orang dibawah pengampuan dan untuk mengetahui pengawasan pengampuan berdasarkan hukum Indonesia. Kewajiban seorang pengampu yang diatur dalam pasal 449 KUH Perdata jo. 441 KUH Perdata hanya mengatur mengenai kewajiban pengampu yaitu mengurus segala harta kekayaan orang yang diampunya. Oleh karena itu, perlu dianalisis terkait batasan pengampu dalam penguasaan objek milik orang dibawah pengampuan dan terkait pengawasan pengampuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif karena penulis ingin menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan hukum pengampu atas kewenangannya dalam mengurus harta milik orang yang diampunya dan pengawasan pengampuan yang diatur berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata tidak memberikan pengaturan mengenai jenis kewenangan yang dapat dilakukan oleh seorang pengampu untuk menentukan batasan dalam mengurus harta milik orang yang diampu. Pada prakteknya, batasan kewajiban pengampu hakim yang dapat menentukan masalah tersebut dengan memberikan penetapan pengampuan melalui pemeriksaaan permohonan pengampuan. Setiap penetapan hakim dalam memberikan kewenangan sebagai pengampu akan berbeda tergantung dari kasus permohonan pengampuan yang diberikan oleh para pihak. Pengawasan Pengampuan akan diberikan apabila terdapat pihak pengampu yang datang mendaftarkan pengawasan pengampuan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam pasal 449 KUH Perdata mengatur bahwa apabila terdapat penetapan pengadilan terkait pengampuan, maka segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pihak Pengampu tidak diatur untuk diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Pengawasan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengawasan pengampuan memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pengampu sertia harta kekayaan milik orang dibawah pengampuan.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Vindy, KusumaNIMA2031231012UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Kenotariatan S2
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 11 Aug 2026 07:19
Last Modified: 11 Aug 2026 07:19
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/7339

Actions (login required)

View Item View Item