Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berdasarkan Hukum Positif Indonesia
M., Teguh Wahyu Kalimanto (2025) Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012211185.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
PDF (A1012211185_M_TEGUH_WAHYU_KALIMANTO)
A1012211185_M_TEGUH_WAHYU_KALIMANTO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Skripsi ini berjudul “Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penanggulangan terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake menurut hukum positif Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil bahwa penyalahgunaan deepfake dapat ditanggulangi dengan menggunakan 2 (dua) upaya yaitu, upaya non-penal dan upaya penal. upaya non-penal yang dapat dilakukan diantaranya, mempengaruhi opini publik melalui media masa, peningkatan pendidikan publik, peran aktif masyarakat, menggunakan fitur privasi akun pada sosial media, dan penerapan sistem deteksi deepfake. kemudian upaya penal yang dapat dilalukan ialah melalui penerapan hukum (ciminal law application), Penyalahgunaan deepfake belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, perbuatan terhadap penyalahgunaan deepfake yang merugikan orang lain dapat diancam dengan beberapa Undang-Undang diantaranya, pada kasus deepfake dengan muatan pornografi pelaku dapat diancamkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Inofrmasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus deepfake dengan muatan perjudian pelaku dapat diancamkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus deepfake dengan muatan penipuan pelaku dapat diancamkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian pada kasus deepfake dengan muatan berita bohong pelaku dapat diancamkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 ayat (3) Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 07 Sep 2026 08:54 | ||||||
| Last Modified: | 07 Sep 2026 08:54 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8051 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
