Representasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penanganan Penambangan Emas tanpa Izin di Kabupaten Sekadau
Krisno, Krisno (2026) Representasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penanganan Penambangan Emas tanpa Izin di Kabupaten Sekadau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E1051221012.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (E1051221012_KRISNO)
E1051221012_KRISNO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dalam menangani permasalahan penambangan emas tanpa izin. Permasalahan ini menjadi isu penting karena menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta memunculkan konflik kepentingan di masyarakat antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menggunakan teori representasi politik dari Hanna Pitkin (1967) yang meliputi empat indikator, yaitu agen (yang mewakili), konstituen (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan tindakan representasi substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini meliputi anggota DPRD Kabupaten Sekadau, tenaga ahli DPRD, serta masyarakat yang terdampak maupun yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Sekadau telah menjalankan fungsi representasi politik, namun belum optimal. Dalam aspek agen, DPRD telah berperan sebagai wakil rakyat dengan menerima dan menanggapi aspirasi masyarakat. Dalam aspek hubungan dengan konstituen, DPRD telah membuka ruang komunikasi melalui forum rapat dan pertemuan dengan masyarakat, namun masih terbatas dalam menjangkau seluruh kelompok terdampak. Dari sisi kepentingan yang diwakili, DPRD menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Sementara itu, dalam tindakan representasi substantif, DPRD telah melakukan koordinasi, pengawasan, dan memberikan rekomendasi, tetapi belum menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, fungsi representasi DPRD dalam penanganan penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sekadau belum berjalan secara maksimal. Diperlukan penguatan peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh serta mendorong kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 320 Ilmu politik > 328 Proses legislatif, parlemen | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 10 Sep 2026 06:17 | ||||||
| Last Modified: | 10 Sep 2026 06:17 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8232 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
