Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Urgensi Pelaksanaan Layanan Last Mile Delivery oleh Ekspedisi ke Daerah Perdesaan di Kabupaten Ketapang

Riana, Gustiani (2026) Urgensi Pelaksanaan Layanan Last Mile Delivery oleh Ekspedisi ke Daerah Perdesaan di Kabupaten Ketapang. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221022.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011221022_RIANA_GUSTIANI)
A1011221022_RIANA_GUSTIANI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi urgensi pelaksanaan layanan last mile delivery oleh ekspedisi di daerah perdesaan, khususnya di Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Belum tersedianya pengantaran barang/dokumen hingga ke depan pintu rumah konsumen, hal tersebut terjadi dari beberapa faktor seperti geografis berupa jarak tempuh kurang lebih 40 kilometer dengan kondisi infrastruktur jalan yang sebagian rusak serta kondisi jaringan internet belum memadai. Akibatnya, konsumen terpaksa mengambil sendiri barang pesananya ke gudang cabang ekspedisi atau menggunakan jasa titip yang ada namun tidak memiliki landasan hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, dampak serta merumuskan upaya perlindungan hukum terkait belum tersedianya layanan last mile delivery di daerah perdesaan Kabupaten Ketapang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif-empiris, dengan data primer melalui wawancara 1 karyawan Pihak ekspedisi, 10 konsumen dan pemerintah desa yaitu Kepala Desa Siantau Raya, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan perundang-undangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan layanan tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Dampak tersebut meliputi: hak atas keamanan akibat penggunaan jasa titip ilegal yang rentan merugikan konsumen (ayat 1), hak perlakuan non- diskriminatif karena adanya ketimpangan fasilitas layanan dibandingkan wilayah perkotaan (ayat 7), dan tidak terpenuhinya hak atas kompensasi (ayat 8). Secara yuridis, Pasal 86 dan 87 KUHD tidak secara jelas mewajibkan pengantaran sampai ke depan pintu rumah, sehingga keterbatasan layanan ini lebih merupakan akibat dari kondisi geografis dan infrastruktur. Namun masyarakat membutuhkan pelayanan tersebut, sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan model kemitraan pos desa antara pemerintah desa dan pihak ekspedisi, yang dapat diinisiasi melalui audiensi masyarakat kepada pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Riana, GustianiNIMA1011221022UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 15 Sep 2026 03:15
Last Modified: 15 Sep 2026 03:15
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8390

Actions (login required)

View Item View Item