Analisis Hukum Kontrak Elektronik pada Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Home Credit
Chandra, Almuhidi (2025) Analisis Hukum Kontrak Elektronik pada Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Home Credit. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211145.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1011211145_CHANDRA_ALMUHIDI)
A1011211145_CHANDRA_ALMUHIDI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah. Namun, meskipun menawarkan kemudahan, penerima dana tidak mendapatkan akses terhadap kontrak elektronik yang berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran hak penerima dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kontrak elektronik dalam Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, dengan fokus pada pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana serta akibat hukum apabila akses terkait kontrak elektronik utang-piutang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dan sesuai dengna topik pembahasan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang disingkat (LPBBTI) di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40 Tahun 2024). Peraturan tersebut menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan LPBBTI di Indonesia. Dalam Pasal 145 Ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara menyampaikan kontrak elektronik utang-piutang. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 159 POJK. Untuk itu disarankan kepada LPBBTI Home Credit agar dapat menyesuaikan aplikasinya sesuai dengan peraturan dalam POJK khususnya mengenai pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 15 Sep 2026 07:11 | ||||||
| Last Modified: | 15 Sep 2026 07:24 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8431 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
