Perbuatan melawan Hukum Pengusaha Restoran yang Menerapkan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Konsumen di Kecamatan Pontianak Kota
Karina, Yosephin Virginia (2025) Perbuatan melawan Hukum Pengusaha Restoran yang Menerapkan Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai Kepada Konsumen di Kecamatan Pontianak Kota. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011201104.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1011201104_KARINA_YOSEPHIN_VIRGINIA)
A1011201104_KARINA_YOSEPHIN_VIRGINIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 21`oleh pengusaha restoran di Kecamatan Pontianak Kota dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Makanan dan Minuman yang terdapat di restoran sudah tidak lagi termasuk objek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akan tetapi, masih banyak pengusaha restoran yang membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis yang memadukan pendekatan teoritis dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum perpajakkan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang memberikan hak bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Penelitian ini juga menemukan faktor dari Pengusaha Restoran melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mencantumkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada konsumen di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota, adalah Kurangnya Kesadaran Hukum dari Pengusaha Restoran, Tekanan biaya operasional yang tinggi, Persaingan usaha yang ketat, Rendahnya pengawasan pemerintah, Kurangnya pengetahuan konsumen terkait informasi pajak yang dibebankan oleh restoran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada pengusaha mengenai kewajiban perpajakkan. Dengan demikian, diharapkan pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya di sektor restoran, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak yang ada serta sebagai pengusaha restoran juga wajib membebankan pajak kepada konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pontianak Kota.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2026 03:03 | ||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2026 03:03 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8516 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
