Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan bagi Perumahan Khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pontianak

Muhammad, Mauli Syahrum (2026) Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan bagi Perumahan Khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012201013.pdf - Published Version

Download (629kB)
[img] PDF (A1012201013_MUHAMMAD_MAULI_SYAHRUM)
A1012201013_MUHAMMAD_MAULI_SYAHRUM.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Dalam rangka mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Pontianak, maka Pemerintah Kota Pontianak menerbitkan aturan yang mengatur tentang Bangunan Gedung yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, menetapkan regulasi terkait penataan bangunan gedung di wilayah Kota Pontianak. Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pontianak dan disahkan pada tanggal 26 Desember 2018. Perda ini termasuk dalam kategori konstruksi, sipil, arsitek, bangunan, dan infrastruktur. Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembangunan, pemeliharaan, dan penataan bangunan gedung agar sesuai dengan standar yang berlaku, serta menjaga keindahan dan keamanan lingkungan kota. Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk menjadi acuan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terwujudnya bangunan yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan sebagaimana diatur Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Dukungan Pemerintah dalam rangka mengembangkan program pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kredit KPR, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis tabungan (BP2BT) melalui program diatas masih banyak kesulitan MBR dalam merealisasikan keinginan memiliki rumah hal ini disebabkan syarat-syarat yang tidak mendukung program seperti penghasilan tidak tetap. Dalam rangka pelaksanaan Permen No 26/PRT/M/2016 tentang perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan bisa membantu, namun pada kenyataannya masih ada pihak atau oknum yang memanfaatkan subsidi dari pemerintah untuk memperkaya diri.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Muhammad, Mauli SyahrumNIMA1012201013UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 09 Oct 2026 02:54
Last Modified: 09 Oct 2026 02:54
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8867

Actions (login required)

View Item View Item