Analisis Perlindungan Anak dalam Transaksi di Platform E-Commerce Menurut PP No. 17 Tahun 2025
Then, Sulang (2026) Analisis Perlindungan Anak dalam Transaksi di Platform E-Commerce Menurut PP No. 17 Tahun 2025. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221030.pdf - Published Version Download (731kB) |
|
|
PDF (A1012221030_THEN_SULANG)
A1012221030_THEN_SULANG.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak hadir sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan sistem elektronik di Indonesia guna meningkatkan keamanan serta perlindungan hukum bagi konsumen anak dalam transaksi digital. Regulasi ini menyikapi pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memicu kemudahan akses terhadap platform e-commerce. Salah satu fokus utama peraturan ini adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform e-commerce, untuk melakukan verifikasi usia pengguna demi mencegah anak di bawah umur mengakses layanan atau komoditas yang tidak sesuai dengan perkembangan usianya. Melalui konstruksi hukum tersebut, platform e- commerce memikul tanggung jawab yuridis langsung dalam menyelenggarakan pelindungan anak pada setiap aktivitas transaksi digital. Atas dasar tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan anak di bawah umur dalam transaksi di platform e-commerce menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok pembahasn, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam transaksi e- commerce menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 diwujudkan melalui kewajiban preventif PSE untuk menerapkan keandalan sistem seperti verifikasi usia dan fitur kontrol orang tua yang diawasi oleh sanksi administratif publik. Namun, regulasi ini memiliki kelemahan substansial karena bersifat murni administratif- preventif dan belum mengantisipasi kekosongan norma hukum privat materiil jika terjadi kegagalan sistemik. Kondisi tersebut menimbulkan akibat hukum keperdataan yang kompleks, di mana kontrak elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur berada pada status dapat dibatalkan dengan konsekuensi pemulihan keadaan semula. Hak pembatalan ini dapat gugur apabila terbukti ada kelalaian pengawasan dari orang tua atau manipulasi akun oleh anak. Di sisi lain, akibat hukum bagi pelaku usaha (merchant) tetap berupa tanggung jawab ganti rugi atas produk berbahaya, sedangkan platform e-commerce dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum jika kegagalan sistem teknologinya terbukti menyesatkan pelaku usaha dan merugikan konsumen anak, khususnya pada mitigasi transaksi fisik seperti metode Cash on Delivery (COD).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 13 Oct 2026 01:51 | ||||||
| Last Modified: | 13 Oct 2026 01:51 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8914 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
