Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian yang Dialami oleh Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance
Pasaribu, Erliati Gadis Mandari (2025) Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian yang Dialami oleh Pemegang Saham Minoritas yang Tidak Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211146.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A1011211146_ERLIATI_GADIS_MANDARI_PASARIBU)
A1011211146_ERLIATI_GADIS_MANDARI_PASARIBU.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas tanggung jawab direksi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham minoritas dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya, yang dikaji berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya tindakan direksi yang merugikan pemegang saham minoritas melalui transaksi yang tidak transparan, konflik kepentingan, serta pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tindakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai tanggung jawab hukum direksi, baik dalam perspektif perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata maupun dalam kerangka tanggung jawab direksi sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, dokumen putusan pengadilan, serta literatur mengenai tanggung jawab direksi dan perlindungan pemegang saham minoritas. Analisis dilakukan dengan membandingkan aturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip GCG, tidak memperoleh persetujuan RUPS dalam transaksi material, serta menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Direksi dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan Mahkamah Agung No. 3017/K/Pdt/2011 juga memperjelas bentuk pertanggungjawaban direksi, termasuk pemeriksaan keuangan independen dan kewajiban memberikan akses penuh kepada pemegang saham minoritas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan harus ditingkatkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Direksi perlu lebih mematuhi prinsip GCG dan regulasi yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 14 Oct 2026 02:33 | ||||||
| Last Modified: | 14 Oct 2026 02:33 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/8976 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
