Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Kreditur/Penerima Fidusia dalam Permohonan Penghapusan Jaminan Fidusia bagi Perjanjian Utang yang Sudah Lunas

Amalia, Sekar Alindri (2025) Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Kreditur/Penerima Fidusia dalam Permohonan Penghapusan Jaminan Fidusia bagi Perjanjian Utang yang Sudah Lunas. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231011.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A2031231011_AMALIA_SEKAR_ALINDRI)
A2031231011_AMALIA_SEKAR_ALINDRI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang merupakan hal yang lazim terjadi, terutama dalam bentuk kredit pembiayaan. Untuk menjamin kepastian pelunasan, para pihak kerap menggunakan skema jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, namun hak kepemilikannya secara fidusia beralih kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang tertentu. Yang secara hukum harus didaftarkan dan kemudian dihapus ketika utangnya telah lunas. Namun, dalam praktiknya, proses penghapusan jaminan fidusia kerap diabaikan oleh pihak kreditur atau penerima fidusia, meskipun utang telah dilunasi sepenuhnya oleh debitur. Ketidaktundukan ini menciptakan persoalan hukum yang berdampak pada ketidakpastian status objek jaminan dan merugikan pihak debitur secara administrasi maupun hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam kewajiban hukum yang melekat pada kreditur/penerima fidusia dalam mengajukan penghapusan jaminan fidusia setelah utang lunas, serta menelaah akibat hukumnya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus di wilayah Pontianak dan Sintang, Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum secara tegas mewajibkan penghapusan fidusia oleh kreditur dalam jangka waktu tertentu, ketiadaan sanksi yang tegas membuat kewajiban ini sering terabaikan. Akibatnya, debitur mengalami kesulitan mendaftarkan kembali objek jaminan, berpotensi timbulnya gugatan perbuatan melawan hukum, munculnya sanksi administratif, adanya potensi tuntutan atau tanggung jawab ganti rugi bagi debitur, timbulnya ketidkpastian hukum atas status objek fidusia. Untuk upaya yang dapat dilakukan debitur dengan mengajukan permohonan penghapusan jaminan fidusia secara langsung atau tertulis kepada kreditur/penerima fidusia yang bersangkutan, mengajukan permohonan penghapusan jaminan fidusia dikantor notaris, dan dapat juga melakukan koordinasi langsung dengan Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Barat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur dalam sistem fidusia, serta menyerukan perlunya regulasi yang lebih tegas dan implementasi yang konsisten. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi bermakna bagi kalangan akademik, praktisi hukum, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan praktik jaminan fidusia yang lebih adil dan tertib.

Item Type: Thesis (Tesis)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Amalia, Sekar AlindriNIMA2031231011UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Kenotariatan S2
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 14 Oct 2026 11:51
Last Modified: 14 Oct 2026 11:51
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9067

Actions (login required)

View Item View Item