Analisis Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Akta yang Dicurigai terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dikota Pontianak
Ghally, Sukma Prambudi (2025) Analisis Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Akta yang Dicurigai terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dikota Pontianak. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231010.pdf - Published Version Download (2MB) |
|
|
PDF (A2031231010_GHALLY_SUKMA_PRAMBUDI)
A2031231010_GHALLY_SUKMA_PRAMBUDI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban notaris dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang di Kota Pontianak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewajiban notaris dalam pelaporan transaksi yang mencurigakan serta pemahaman mereka terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Berdasarkan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2017, notaris wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Meskipun ada kewajiban tersebut, implementasi kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan di Kota Pontianak masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan notaris yang berpraktik di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pelaporan transaksi mencurigakan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban pelaporan, ketidak jelasan pedoman teknis pelaporan, serta adanya ketegangan antara kewajiban melaporkan dan asas kerahasiaan jabatan notaris. Selain itu, minimnya pengawasan dari pihak berwenang dan keterbatasan pelatihan bagi notaris juga turut mempengaruhi tingkat pelaporan tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran notaris tentang kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan serta memperjelas pedoman teknis pelaporan melalui pelatihan dan pengawasan yang lebih intensif dari pihak terkait, seperti PPATK. Selain itu, perlu adanya penguatan sistem pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh notaris untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang di Kota Pontianak.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 15 Oct 2026 03:15 | ||||||
| Last Modified: | 15 Oct 2026 03:15 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9111 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
