Pengembangan Kompetensi Fungsional Arsiparis pada Bidang Administrasi dan Umum di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
Abellia, Abellia (2026) Pengembangan Kompetensi Fungsional Arsiparis pada Bidang Administrasi dan Umum di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Tugas Akhir thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_E0061231001.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (E0061231001_ABELLIA)
E0061231001_ABELLIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran sebagai unsur pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat provinsi. Melalui fungsi tersebut, Inspektorat dituntut untuk mampu menjaga akuntabilitas, transparansi, serta tertib administrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat didukung oleh beberapa bidang yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu bidang yang berperan penting adalah Bidang Administrasi dan Umum. Bidang ini bertugas mengelola berbagai kegiatan administrasi perkantoran, seperti pengelolaan surat, dokumen, serta penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan pengawasan. Dengan demikian, keberadaan bidang ini menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam menjaga kelancaran operasional organisasi. Pelaksanaan kegiatan administrasi pada bidang tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang menjalankannya. Kualitas dan kompetensi aparatur menjadi faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Aparatur yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang memadai akan lebih mampu melaksanakan tugas secara tertib, sistematis, dan efisien. Salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan administrasi adalah tenaga fungsional arsiparis. Arsiparis memiliki peran dalam mengelola dokumen dan arsip agar tersusun secara sistematis, mudah ditemukan, serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keberadaan arsiparis menjadi penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pelaksanaan tugas. Penelitian Laporan akhir ini diteliti sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Laporan akhir ini dibuat setelah peneliti menyelesaikan Magang yang telah dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan. Terhitung dari tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 24 April 2026. Pelaksanaan magang dilaksanakan di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat magang, peneliti ditempatkan pada Bidang Administrasi dan Umum (Adum) pada awal pelaksanaan magang, kemudian pada minggu ketiga dipindahkan ke Inspektur Pembantu (Irban) III. Selama berada di kedua bidang tersebut, peneliti melakukan pengamatan terhadap berbagai kegiatan administrasi dan kearsipan yang berlangsung. Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi tenaga fungsional arsiparis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan arsip di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti menemukan bahwa jumlah tenaga fungsional arsiparis pada Bidang Administrasi dan Umum, khususnya di bagian arsiparis, masih sangat terbatas, yaitu hanya terdiri dari dua orang arsiparis, sementara tanggung jawabnya turut mencakup pengelolaan dokumen bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Keterbatasan jumlah ini turut membatasi kesempatan setiap arsiparis untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara merata, karena sebagian waktu kerja lebih banyak tercurah pada penyelesaian tugas operasional kearsipan. Selain keterbatasan jumlah tenaga arsiparis, permasalahan pengembangan kompetensi tenaga fungsional arsiparis juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) kearsipan yang dapat diikuti oleh arsiparis di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penyelenggaraan diklat kearsipan yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi. Pelaksanaan diklat fungsional arsiparis sepenuhnya bergantung pada program yang dibuka dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) maupun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dengan kata lain, apabila instansi penyelenggara tidak membuka program diklat kearsipan, maka tenaga fungsional arsiparis di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Kondisi ini menyebabkan pengembangan kompetensi arsiparis menjadi tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal, melainkan sangat bergantung pada ketersediaan program pelatihan dari pihak luar instansi. Keterbatasan akses terhadap diklat tersebut berdampak pada belum meratanya peningkatan kompetensi tenaga fungsional arsiparis. Dari dua orang arsiparis yang ada, hanya satu orang yang pernah mengikuti pelatihan kearsipan secara daring tahun 2026, sedangkan satu orang lainnya belum mendapatkan kesempatan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kompetensi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh tenaga fungsional arsiparis yang ada. Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap aparatur negara berhak dan wajib mengembangkan kompetensinya secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa pengembangan kompetensi bukan sekadar kegiatan tambahan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara profesional dan terencana. Peneliti memandang bahwa aspek pengembangan kompetensi tenaga fungsional arsiparis masih perlu dikaji dan ditingkatkan, mengingat terbatasnya jumlah arsiparis turut memperbesar dampak dari belum meratanya akses terhadap pengembangan kompetensi, sehingga berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan administrasi dan pengelolaan arsip di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Pengembangan Kompetensi Fungsional Arsiparis Pada Bidang Administrasi dan Umum di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat”. Pemilihan judul ini didasarkan pada kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, serta relevansinya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur agar mampu mendukung pelaksanaan administrasi yang lebih efektif, tertib, dan profesional.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Perkantoran D3 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 20 Oct 2026 04:03 | ||||||
| Last Modified: | 20 Oct 2026 04:03 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9240 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
