Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Tinjauan Yuridis Penggunaan Kendaraan Pribadi Menjadi Angkutan Umum Tidak Resmi dari Singkawang-Sambas

Deti, Deti (2025) Tinjauan Yuridis Penggunaan Kendaraan Pribadi Menjadi Angkutan Umum Tidak Resmi dari Singkawang-Sambas. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211051.pdf - Published Version

Download (983kB)
[img] PDF (A1011211051_DETI)
A1011211051_DETI.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Transportasi darat merupakan salah satu aspek penting dalam mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum. Namun, pada kenyataannya, banyak kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum tanpa izin resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menilai sejauh mana Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan umum tidak resmi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan serta penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi, serta menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi, dan serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan umum tanpa izin resmi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 173 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal tersebut mewajibkan setiap perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek wajib memiliki izin. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 308 huruf b Undang-Undang yang sama. Selain itu, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pengawasan dan penertiban angkutan umum tidak resmi, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya personil, anggaran biaya, sosialisasi dan edukasi, serta razia, tetapi masih menghadapi kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi kendaraan ilegal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Deti, DetiNIMA1011211051UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Robiatul Adawiyah
Depositing User: Robiatul Adawiyah
Date Deposited: 20 Oct 2026 04:22
Last Modified: 20 Oct 2026 04:22
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9244

Actions (login required)

View Item View Item