Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Pontianak
Whindu, Pratama Diastara (2026) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011211111.pdf - Published Version Download (681kB) |
|
|
PDF (A1011211111_WHINDU_PRATAMA_DIASTARA)
A1011211111_WHINDU_PRATAMA_DIASTARA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan dan didukung data lapangan berupa wawancara. Pada posisi kasus yang dibahas berkenaan dengan permasalahan perkara penolakan permohonan itsbat nikah dari pasangan perkawinan siri yakni Sulaiman Bin Pajuli dan Khairiyah Binti Kabut Pramana di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum berupa penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama Pontianak agar mendapatkan akta nikah atas perkawinan siri yang telah mereka lakukan menurut hukum Islam. Adapun judul dari penelitian ini ialah Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Pontianak, Rumusan masalah "Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk", Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk, serta untuk mengungkap akibat hukum dari penetapan hakim dalam perkara nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menolak permohonan itsbat nikah pada Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk didasarkan pada penetapan status para pemohon yang tidak sah akibat tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah berdasarkan hukum Islam. Wali yang menikahkan Pemohon II dinyatakan tidak sah karena ayah kandungnya tidak hadir sebagai wali dan tidak terdapat bukti bahwa ia mewakilkan hak perwaliannya secara sah. Pertimbangan hakim menolak permohonan tersebut dinilai telah memenuhi tiga asas hukum yakni kepastian hukum, keadilan normatif, dan kemanfaatan. Akibat hukum atas penolakan itsbat nikah ini mengakibatkan status perkawinan dan status hukum anak tidak diakui oleh hukum negara (hukum positif), hilangnya perlindungan hukum serta hak keperdataan (seperti hak atas harta bersama, nafkah, dan waris), serta anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 20 Oct 2026 07:45 | ||||||
| Last Modified: | 20 Oct 2026 07:45 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9269 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
