Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Limbah Kapal Wisata Susur Sungai di Waterfront City Pontianak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan

Keisha, Tamara Alvina (2026) Tanggung Jawab Hukum Pengelolaan Limbah Kapal Wisata Susur Sungai di Waterfront City Pontianak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221149.pdf - Published Version

Download (710kB)
[img] PDF (A1011221149_KEISHA_TAMARA_ALVINA)
A1011221149_KEISHA_TAMARA_ALVINA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum dalam pengelolaan limbah kapal wisata susur Sungai Kapuas di kawasan Waterfront City Pontianak, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi pembangunan. Berkembangnya kawasan ini sebagai destinasi wisata berbasis perairan mendorong peningkatan operasional kapal wisata, yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila limbahnya tidak dikelola sesuai ketentuan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan limbah kapal wisata susur sungai di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pemilik serta awak kapal wisata, pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak, serta pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan limbah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan limbah padat dan oli bekas sudah mulai dilaksanakan melalui penyediaan kantong sampah dan penampungan sementara. Namun, limbah toilet masih dibuang langsung ke Sungai Kapuas tanpa proses penampungan atau pengolahan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 PP Nomor 21 Tahun 2010, Pasal 126 PP Nomor 31 Tahun 2021, dan Perda Nomor 19 Tahun 2021. Tanggung jawab hukum atas kondisi ini terbagi secara proporsional. Pelaku usaha memikul tanggung jawab atas dasar kesalahan sebagaimana teori Hans Kelsen, akibat kelalaian membiarkan penumpang membuang sampah serta tindakan membuang limbah toilet tanpa diolah. Sementara itu, pengawasan pemerintah terbukti belum efektif. Meskipun KSOP secara rutin melakukan pemeriksaan teknis dan administratif, dan koordinasinya dengan Dinas Lingkungan Hidup yang perannya masih sebatas sosialisasi tergolong lemah. Akibatnya, esensi pertanggungjawaban pemerintah menurut teori Jimly Asshiddiqie belum tercapai. Dalam perspektif hukum ekonomi pembangunan, kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola kawasan Waterfront City masih berfokus pada pertumbuhan ekonomi fisik, dan pemerintah daerah belum optimal menjalankan fungsinya sebagai agen pembaharu menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Keisha, Tamara AlvinaNIMA1011221149UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 344 Hukum ketenagakerjaan, buruh, sosial, pendidikan dan budaya
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 21 Oct 2026 03:45
Last Modified: 21 Oct 2026 03:45
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9319

Actions (login required)

View Item View Item