Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Kebijakan Mempertahankan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila

Ahmad, Sovian (2026) Analisis Kebijakan Mempertahankan Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Nilai-Nilai Pancasila. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221224.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1011221224_AHMAD_SOVIAN)
A1011221224_AHMAD_SOVIAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Pidana mati merupakan sanksi pidana terberat yang sejak lama menimbulkan perdebatan. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan konsep pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun sebagai bentuk kompromi antara kepentingan penegakan hukum dan misi humanisasi hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji dasar pertimbangan pembentuk undang-undang mengenai kebijakan mempertahankan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan filosofis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dasar pertimbangan pembentuk undang-undang dalam mempertahankan pidana mati dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, historis dan sosiologis. Penulis juga berpendapat bahwasannya pidana mati jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila dari sila Pertama hingga sila Kelima, pidana mati sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Apalagi jika pidana mati tersebut diterapkan dan dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berat yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti terorisme dan pengedaran narkoba. Oleh karena itu, eksistensi dari adanya pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 justru sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat penghormatan hak asasi manusia karena telah memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri dengan masa percobaan 10 tahun. Adanya pidana mati bersyarat dalam KUHP 2023 mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih humanis.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Ahmad, SovianNIMA1011221224UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 345 Hukum pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 22 Oct 2026 07:07
Last Modified: 22 Oct 2026 07:07
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9472

Actions (login required)

View Item View Item