Analisis Batasan Tanggung Jawab Utang Pewaris oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam
Ristari, Maulidia (2026) Analisis Batasan Tanggung Jawab Utang Pewaris oleh Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221214.pdf - Published Version Download (610kB) |
|
|
PDF (A1011221214_RISTARI_MAULIDIA)
A1011221214_RISTARI_MAULIDIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (963kB) |
Abstract
Analisis batasan mengenai tanggung jawab utang pewaris oleh ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Penting dikaji karena dalam praktik seringkali terjadi sengketa antara ahli waris dan kreditor terkait pelunasan utang yang ditinggalkan oleh pewaris, terutama ketika nilai utang melebihi harta peninggalan. Sehingga perlu untuk diketahui sebatas mana ahli waris bertanggung jawab terhadap utang yang ditinggalkan oleh pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun rumusan masalah “Bagaimana Batasan Tanggung Jawab Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Menurut KUHPer Dan KHI?” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang diperoleh peraturan perundang-undangan yang akan disusun secara sistematis yang bersifat mengikat dikarenakan berupa undang-undang maupun dokumen resmi, data sekunder yang diperoleh dari literatur dan data tersier sebagai data pendukung yang dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, ahli waris pada prinsipnya bertanggung jawab atas utang pewaris, namun tanggung jawab tersebut dapat dibatasi melalui pilihan untuk menerima warisan secara murni, menerima dengan hak istimewa atau menolak warisan. Sementara itu, menurut KHI, tanggung jawab terhadap utang wajib didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan, apabila utang lebih besar maka ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi dengan harta miliknya. Berdasarkan kedua aturan tersebut, penyelesaian apabila utang melebihi harta peninggalan, maka pelunasan hanya dilakukan sejauh kemampuan harta warisan dan ahli waris tidak dapat dipaksa menanggung kelebihan tersebut dengan harta pribadi. Pilihan penyelesaian yang paling adil adalah penerimaan warisan secara terbatas disertai inventarisasi harta dan penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 200 – Agama > 290 Agama lainnya > 297 Agama Islam, Bab-isme dan keyakinan Bahai | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 22 Oct 2026 07:16 | ||||||
| Last Modified: | 22 Oct 2026 07:16 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9474 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
