Analisis atas Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Notaris yang Diberhentikan secara Tidak Hormat yang Pemberhentiannya Dibatalkan oleh Pengadilan
Anthony, Astrawinata (2025) Analisis atas Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Notaris yang Diberhentikan secara Tidak Hormat yang Pemberhentiannya Dibatalkan oleh Pengadilan. Tesis thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A2031231001.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
PDF (A2031231001_ANTHONY_ASTRAWINATA)
A2031231001_ANTHONY_ASTRAWINATA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam perjanjian dan dokumen keperdataan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang seorang Notaris menghadapi permasalahan hukum yang berujung pada pemberhentian tidak hormat. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemberhentian Notaris Muhammad Irsan, S.H., SpN., yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena melanggar asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme upaya hukum terhadap Notaris yang diberhentikan secara tidak hormay oleh KemenkumHam, dan Proses pengangkatan kembali Notaris setelah Putusan PTUN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perundang- undangan dan konseptual, penelitian ini mengevaluasi aturan yang berlaku terkait pengangkatan dan pemberhentian Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam peraturan terkait pemulihan status Notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah melalui putusan PTUN. Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan turunannya belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai pengangkatan kembali Notaris dalam kasus tersebut. Dengan merujuk pada teori kepastian hukum, teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori kekuatan putusan pengadilan, penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan reformasi kebijakan agar hak-hak seorang Notaris dapat dipulihkan secara adil dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan kembali notaris yang telah diberhentikan secara tidak hormat tetapi kemudian dinyatakan tidak bersalah. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemeriksaan dan pemberhentian notaris, serta memberikan sosialisasi mengenai hak dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris.
| Item Type: | Thesis (Tesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 347 Prosedur dan pengadilan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Kenotariatan S2 | ||||||
| SWORD Depositor: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Depositing User: | Robiatul Adawiyah | ||||||
| Date Deposited: | 26 Oct 2026 02:52 | ||||||
| Last Modified: | 26 Oct 2026 02:52 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9567 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
