Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Praktik Juru Parkir Liar di Kota Pontianak

Dion, Dion (2026) Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Praktik Juru Parkir Liar di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1012221177.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF (A1012221177_DION)
A1012221177_DION.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Fenomena praktik juru parkir liar di Kota Pontianak berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, khususnya dalam bentuk pungutan tidak sah, gangguan kenyamanan konsumen, menurunnya minat pelanggan, serta terganggunya iklim usaha yang aman dan kondusif. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan hukum terkait perlindungan terhadap pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak oleh aktivitas perparkiran ilegal. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar di Kota Pontianak serta menganalisis upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menanggulangi praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta data lapangan yang berkaitan dengan praktik juru parkir liar di Kota Pontianak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari praktik juru parkir liar merupakan aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum, rasa aman, dan iklim usaha yang sehat. Secara normatif, perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pelayanan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan praktik pungutan parkir tanpa izin resmi. Upaya pemerintah telah dilakukan melalui pengawasan, penertiban, dan koordinasi antarinstansi, tetapi masih diperlukan peningkatan efektivitas penegakan hukum, sistem pengaduan yang responsif, serta pengawasan yang berkelanjutan agar pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum yang nyata.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Dion, DionNIMA1012221177UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 28 Oct 2026 02:12
Last Modified: 28 Oct 2026 02:12
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9732

Actions (login required)

View Item View Item