Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Studi Kasus Pasangan di Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau
Lidwina, Leony (2026) Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik Studi Kasus Pasangan di Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221221.pdf - Published Version Download (532kB) |
|
|
PDF (A1011221221_LIDWINA_LEONY)
A1011221221_LIDWINA_LEONY.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2, keabsahan perkawinan di Indonesia bersandar pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dalam teologi dan hukum Gereja Katolik, perkawinan dipandang sebagai sakramen suci yang bersifat indissolubile (tak terputuskan). Namun, Gereja menyediakan mekanisme yudisial melalui Tribunal sebagai wadah utama untuk meneliti dan mendeklarasikan nullitas (kebatalan) apabila ditemukan cacat konsensus esensial sejak awal kesepakatan nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-kanonik terhadap pembatalan perkawinan pasangan di Desa Engkahan melalui studi kasus Putusan Tribunal Keuskupan Sanggau No. Prat 08/K-SGU/Trib/2019. Fokus penelitian diarahkan pada pertimbangan hakim, akibat hukum bagi pasangan, serta dinamika upaya pemulihan pasca-konflik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang mengolaborasi fakta persidangan dengan penafsiran norma hukum kanonik yang berlaku secara universal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Tribunal menjalankan fungsi utamanya dalam membuktikan adanya simulasi parsial terhadap kesetiaan (simulatio contra bonum fidei) berdasarkan Kanon 1101 §2 KHK 1983. Analisis yudisial menegaskan bahwa penolakan batiniah pihak laki-laki terhadap kewajiban monogami dan kesetiaan secara otomatis membatalkan integritas konsensus meskipun janji nikah telah diucapkan secara lahiriah di hadapan Gereja dan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kanonik mengutamakan kebenaran batiniah (veritas rei) di atas formalitas upacara. Implikasi yuridis dari putusan Tribunal ini secara langsung mengeluarkan status bebas (status liber) bagi pemohon, sehingga secara rohani dan hukum gerejawi, pemohon memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan baru yang sah. Penelitian menemukan bahwa meskipun mekanisme mediasi sipil dan pendampingan pastoral di tingkat paroki telah diupayakan secara maksimal, kegagalan rekonsiliasi akibat sikap tidak kooperatif serta pembangkangan (contumacia) pihak laki laki semakin mempertegas urgensi peran Tribunal sebagai benteng terakhir keadilan. Putusan ini juga menjadi instrumen edukatif bagi masyarakat di Desa Engkahan mengenai pentingnya kejujuran dalam konsensus perkawinan. Sebagai wadah utama dalam penegakan keadilan hukum Gerejawi, Tribunal berperan krusial dalam memberikan kepastian status rohani dan perlindungan hak-hak sakramental bagi pasangan ketika ikatan lahiriah tidak lagi mencerminkan kebenaran hakiki dari sebuah sakramen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan dalam Gereja tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga keselamatan jiwa-jiwa (salus animarum) sebagai hukum tertinggi, dengan memastikan bahwa ikatan yang secara substansial tidak pernah ada tidak membebani nurani umat di kemudian hari.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Depositing User: | Rudiarti Rudiarti | ||||||
| Date Deposited: | 28 Oct 2026 03:24 | ||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2026 03:24 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9766 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
