Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Analisis Faktor Penghambat Kepatuhan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Pontianak

Dennis, Albert (2026) Analisis Faktor Penghambat Kepatuhan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Makanan di Kota Pontianak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221026.pdf - Published Version

Download (958kB)
[img] PDF (A1011221026_DENNIS_ALBERT)
A1011221026_DENNIS_ALBERT.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya Pasal 4, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 36 yang melarang pencantuman label halal tanpa sertifikasi resmi dari BPJPH. Kewajiban ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, kepatuhan pelaku usaha makanan di Kota Pontianak masih rendah, ditandai dengan banyaknya pelaku usaha yang belum bersertifikat halal dan masih mencantumkan label halal secara sepihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat kepatuhan sertifikasi halal serta pelaksanaan pengawasan pencantuman label halal di Kota Pontianak. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, berlandaskan teori kepatuhan hukum dan teori perlindungan hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima pelaku usaha makanan dan satu pengawas dari Kementerian Agama Kota Pontianak, serta didukung data kuesioner yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua kelompok faktor penghambat: faktor internal meliputi rendahnya pemahaman prosedur sertifikasi, keterbatasan waktu, dan persepsi produk sudah halal secara alami; sedangkan faktor eksternal meliputi anggapan proses sertifikasi yang rumit dan berbelit, beban biaya yang memberatkan mulai dari Rp230.000 hingga Rp5.000.000 tergantung jalur dan jenis produk, minimnya sosialisasi pemerintah, serta lemahnya pengawasan lapangan. Penelitian menemukan masih terdapat pelaku usaha yang melanggar UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 36 dan Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2018 Pasal 19 dengan mencantumkan label halal tanpa sertifikat resmi, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Pengawasan oleh instansi terkait belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, sehingga berpotensi merugikan konsumen muslim dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi program SEHATI, pembinaan berkelanjutan, serta penegakan sanksi administratif secara konsisten sesuai Perda Kota Pontianak No. 1 Tahun 2018 Pasal 21 guna mendorong kepatuhan pelaku usaha dan melindungi hak konsumen muslim secara optimal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Dennis, AlbertNIMA1011221026UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Rudiarti Rudiarti
Depositing User: Rudiarti Rudiarti
Date Deposited: 29 Oct 2026 03:44
Last Modified: 29 Oct 2026 03:44
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9871

Actions (login required)

View Item View Item