Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur

Aurelia, Septa Wulan (2026) Pembatalan Transaksi Game Online yang Dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak di Bawah Umur. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221296.pdf - Published Version

Download (459kB)
[img] PDF (A1011221296_AURELIA_SEPTA_WULAN)
A1011221296_AURELIA_SEPTA_WULAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (773kB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan transaksi game online yang juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena anak belum memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai pembatalan transaksi elektronik oleh anak menyebabkan ketidakpastian hukum serta perlunya perlindungan hukum bagi anak dan orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan transaksi game online yang dilakukan oleh orang tua terhadap transaksi yang dilakukan anak di bawah umur serta menganalisis kekuatan hukumnya. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pembatalan transaksi game online oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dan bagaimana kekuatan hukum pembatalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan- undangan, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan hukum perdata terkait kecakapan anak, syarat sah perjanjian serta konsep pembatalan transaksi game online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi game online merupakan perjanjian elektronik yang sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk unsur kecakapan. Karena anak di bawah umur belum cakap hukum, transaksi yang dilakukan dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali. Pembatalan dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maupun gugatan ke pengadilan. Pembatalan tersebut memiliki kekuatan hukum apabila didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kecakapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian dapat dinyatakan dapat dibatalkan dan tidak lagi mengikat para pihak setelah adanya pembatalan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih optimal melalui pengawasan orang tua serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan sistem transaksi yang aman dan transparan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Aurelia, Septa WulanNIMA1011221296UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 29 Oct 2026 06:50
Last Modified: 29 Oct 2026 06:50
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9918

Actions (login required)

View Item View Item