Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025
Heli, Elistia (2026) Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221271.pdf - Published Version Download (602kB) |
|
|
PDF (A1011221271_HELI_ELISTIA)
A1011221271_HELI_ELISTIA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan usaha industri berbasis risiko. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak, pegawai Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, serta pelaku usaha industri di Kota Pontianak. Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 melalui penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS-RBA, belum optimalnya pemenuhan komitmen perizinan, kendala teknis pada sistem internet, serta penyesuaian persyaratan administrasi dan kode (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) KBLI. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi, pendampingan, fasilitasi perizinan, monitoring, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Meskipun demikian, peningkatan efektivitas pelaksanaan perizinan berbasis risiko masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan literasi digital pelaku usaha, serta optimalisasi sistem pelayanan perizinan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2026 06:53 | ||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2026 06:53 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9921 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
