Analisis Hukum terhadap Harta Bersama Tidak Bergerak dari Perkawinan Campur Beda Negara Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 : Studi Putusan 313/Pdt. G/2021/PA. DPS
Muhammad, Syahrul Muharram (2026) Analisis Hukum terhadap Harta Bersama Tidak Bergerak dari Perkawinan Campur Beda Negara Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 : Studi Putusan 313/Pdt. G/2021/PA. DPS. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.
|
PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221255.pdf - Published Version Download (638kB) |
|
|
PDF (A1011221255_MUHAMMAD_SYAHRUL_MUHARRAM)
A1011221255_MUHAMMAD_SYAHRUL_MUHARRAM.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan bertsagai konsekuemi hukum, salah satunya mengenai kedudukan dan pombagian harta bersama tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan. Permasalahan ini menjadi penting karena adanya pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama tidak bergerak dalam perkawinan campuran, akibat hukum yang timbul dalam pembagian harta bersama tidak bergerak akibat berakhirnya perkawinan campuran, serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pembagian harta tersebut Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan campuran pada prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, apabila harta bersama tersebut berupa tanah dengan status hak milik, maka kepemilikan oleh WNA tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum agraria Indonesia. Akibat hukum yang timbul adalah perlunya penyesuaian status kepemilikan atau pengalihan hak sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan tetap memperhatikan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA. Olch karena itu, perlindungan hukum bagi WNI dan WNA dalam pembagian harta bersama tidak bergerak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | 300 – Ilmu Sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata | ||||||
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 | ||||||
| SWORD Depositor: | Sri Yulihartini | ||||||
| Depositing User: | Sri Yulihartini | ||||||
| Date Deposited: | 02 Nov 2026 01:38 | ||||||
| Last Modified: | 02 Nov 2026 01:38 | ||||||
| URI: | https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9990 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
