Logo UNTAN Universitas
Tanjungpura
Pontianak

Implementasi Kewenangan Desa dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Desa : Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Harum, Reynold Purba (2026) Implementasi Kewenangan Desa dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Desa : Studi di Desa Keranji Paidang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

[img] PDF (Cover-Bab1)
Cover-Bab1_A1011221032.pdf - Published Version

Download (688kB)
[img] PDF (A1011221032_HARUM_REYNOLD_PURBA)
A1011221032_HARUM_REYNOLD_PURBA.pdf - Accepted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan akses terhadap pelayanan publik. Namun, di Desa Keranji Paidang, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, implementasi kewenangan desa dalam perbaikan jalan belum berjalan optimal, di mana kerusakan jalan di lima dusun terus menghambat aktivitas warga meskipun regulasi telah memberikan kewenangan dan dukungan anggaran yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Desa Keranji Paidang dalam perbaikan infrastruktur jalan desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini menganalisis kesesuaian antara regulasi kewenangan desa (law in books) dengan praktik tata kelola di lapangan (law in action). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling terhadap perwakilan Desa Keranji Paidang, perwakilan Kecamatan Sengah Temila, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Landak, dan warga masyarakat terdampak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa dalam perbaikan jalan belum optimal. Hambatan utama bersumber dari tumpang tindih kewenangan (dualisme status jalan desa dan kabupaten), keterbatasan anggaran yang terikat oleh prioritas pemerintah pusat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam perencanaan (RKPDes), serta minimnya partisipasi aktif masyarakat. Solusi hukum yang ditawarkan meliputi penguatan kapasitas kelembagaan aparatur desa melalui pembinaan teknis berkelanjutan, kejelasan kategorisasi status jalan bersama pemerintah daerah, serta optimalisasi partisipasi masyarakat berbasis

Item Type: Thesis (Skripsi)
Creators:
CreatorsNomor Induk Mahasiswa (NIM)Email
Harum, Reynold PurbaNIMA1011221032UNSPECIFIED
Subjects: 300 – Ilmu Sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer > 352 Pertimbangan umum administrasi publik
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
SWORD Depositor: Sri Yulihartini
Depositing User: Sri Yulihartini
Date Deposited: 02 Nov 2026 01:42
Last Modified: 02 Nov 2026 01:42
URI: https://repository.untan.ac.id/id/eprint/9991

Actions (login required)

View Item View Item